Ketua IGI NTB Hadiri FGD DPRD NTB 2026, Satu-satunya Organisasi Profesi Guru yang Terlibat

Nengah Istiqomah Ketua IGI NTB saat ikuti FGD DPRD di Hotel Aruna Senggigi.

Mataram – Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Nengah Istiqomah, M.Pd., turut ambil bagian dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD NTB Tahun 2026, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Berdasarkan undangan resmi yang beredar, FGD ini menghadirkan perwakilan dari berbagai lembaga, organisasi masyarakat, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Menariknya, dalam forum strategis ini, IGI NTB tercatat sebagai satu-satunya organisasi profesi guru yang diundang dan berpartisipasi secara aktif. Kehadiran Ketua IGI NTB menjadi representasi penting suara para pendidik dalam proses perumusan kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Adapun rangkaian kegiatan FGD berlangsung selama dua hari, yakni Minggu hingga Senin, 12–13 April 2026, bertempat di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta pada hari pertama, dilanjutkan dengan pembukaan serta pengarahan. Selanjutnya, pada hari kedua dilaksanakan diskusi mendalam terkait berbagai Raperda yang menjadi fokus pembahasan.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam FGD tersebut meliputi:

• Perubahan atas Peraturan Daerah terkait pengelolaan bidang kesehatan dan perlindungan tenaga kerja,

• Perlindungan dan pemberdayaan petani,

• Pencegahan serta penanggulangan pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi (pinjol),

• Penyelenggaraan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat,

• Delegasi kewenangan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Dalam kesempatan tersebut, Nengah Istiqomah menegaskan pentingnya keterlibatan guru dalam setiap proses perumusan kebijakan publik, khususnya yang berdampak pada sektor pendidikan.

“Guru bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga harus menjadi bagian dari perumus kebijakan. Kehadiran IGI dalam forum ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan suara guru didengar dan diperhatikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa IGI NTB akan terus mendorong partisipasi aktif para guru dalam berbagai forum strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional, guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Partisipasi IGI NTB dalam FGD ini sekaligus mempertegas eksistensi organisasi profesi guru sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan keikutsertaan dalam forum ini, diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. (Lan)